Tanya Jawab mengenai Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PMK 91 tahun 2015

pmk-91Anda sudah mendengar adanya sunset policy tahun 2015 , sebenarnya namanya yang pas bukan sunset policy tetapi adalah penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan atau pembayaran dan di lakukan pelaporan atau pembayaran tersebut di tahun 2015.

contohnya begini :

CV Sukses Selalu terdaftar NPWP 13 maret 2014, setelah terdaftar tidak perlah melaporkan spt tahunan badan, seharusnya CV Sukses Selalu wajib melaporkan SPT tahunan badan tahun pajak 2013 paling lambat 31 maret 2014 dan spt tahunan tahun pajak 2014 paling lambat 31 maret 2015.

kemudian CV Sukses Selalu melakukan pelaporan spt tahunan badan 2013 dan 2014 pada tahun 2015 dan membayar kurang bayar yang ada.

atas keterlambatan tersebut CV Sukses selalu mendapat sankdi administrasi berupa denda pasal 7 sebesar 2 juta ( 1 jt tahun 2013 dan 1 juta tahun 2014) ditambah bunga pasal 9(2a) sebesar 2% x banyaak bulan x kurang bayar.

nah atas sanksi tersebut bisa dmintakan penghapusan atau pengurangan sanksi dengan menggunakan PMK 91 tahun 2015 ini.

Berikut tanya jawag ( FAQ ) mengenai PMK 91 tersebut, artikel ini sy dapat dari teman saya ,,,mksh :)

  1. T : Apakah tujuan diterapkannya PMK ini?

J :  a.   mendorong Wajib Pajak agar bersedia melaporkan SPT, membayar dan menyetor pajak sesuai dengan yang seharusnya, dan melakukan pembetulan SPT, dalam rangka tahun pembinaan 2015, serta

  1. sebagai upaya meningkatkan penerimaan dan membangun basis data yang kuat.
  2. T : Apakah kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan sunset policy jilid II?

J :  Kami tidak menyebutnya seperti itu, kebijakan ini lebih tepatnya adalah pelaksanaan kebijakan tahun pembinaan di tahun 2015.

 

  1. T : Apakah yang membedakan dengan Sunset Policy tahun 2008?

J :  a.   dasar hukumnya, Sunset Policy tahun 2008 menggunakan Pasal 37A Undang-Undang KUP, PMK ini menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;

  1. jenis pajaknya, Sunset Policy Tahun 2008 hanya terbatas SPT Tahunan Pajak Penghasilan sedangkan PMK ini berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa semua jenis pajak;
  2. tahun pajaknya, untuk Sunset Policy adalah Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan PMK ini berlaku untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dan SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya;
  3. metode penghapusan sanksinya, pada Sunset Policy tahun 2008 sanksi dihapuskan secara otomatis (tidak diterbitkan produk hukum (STP), sedangkan dalam PMK ini sanksi administrasi dihapuskan dengan cara Wajib Pajak mengajukan permohonan terlebih dahulu;
  4. adanya surat pernyataan, pada Sunset Policy tahun 2008 tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan, sedangkan pada PMK ini Wajib Pajak diharuskan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan/atau keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

 

  1. T : Kenapa kebijakan ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan bukan ketentuan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah?

J :  Hal itu sesuai dengan amanat dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP dimana ketentuan pelaksanaan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

  1. T : Apakah ruang lingkup kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak?

J :  Dalam PMK ini terbatas atas:

  1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
  2. keterlambatan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
  3. keterlambatan pembayaran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak berdasarkan SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
  4. pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

yang dilakukan pada tahun 2015.

 

  1. T : Adakah batasan atas sanksi yang dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi?

J :  Sanksi administrasi yang dihapuskan dalam PMK ini adalah sanksi yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya yang dilakukan di tahun 2015. Sanksi administrasi tersebut berupa sanksi Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) serta Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

 

  1. T : Kapan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi?

J :  Segera setelah menerima STP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan. Meskipun batas akhir pengajuan permohonan tidak dibatasi, namun Wajib Pajak secepatnya mengajukan permohonan penghapusan sanksi agar segera mendapat kepastian dan tidak dilakukan tindakan penagihan terhadap STP tersebut.

 

  1. T : Kenapa tetap harus diterbitkan STP?

J :  Hal tersebut sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang dimana setiap sanksi administrasi yang dikenakan harus diterbitkan STP.

 

  1. T : Wajib Pajak telah melakukan pembetulan SPT, atau melaporkan SPT terlambat dan/atau terlambat membayar serta sudah diterbitkan STP sebelum berlakunya PMK ini, apakah dapat mengajukan permohonan?

J :  Sepanjang Masa Pajak dan Tahun Pajak memenuhi ketentuan PMK ini dan pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan dilakukan Wajib Pajak di tahun 2015, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan berdasarkan PMK ini.

 

  1. T : Apakah yang harus dilakukan Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas ini?

J :  Pertama, Wajib Pajak melakukan pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan di tahun 2015 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya.

Selanjutnya setelah menerima STP atas pengenaan sanksi administrasi, Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

 

  1. T : Apakah pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini masih perlu surat permohonan dari Wajib Pajak?

J :  Ya, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan dan disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

 

 

  1. T : Apakah ada batasan mengenai sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan dalam PMK ini?

J :  Ada, PMK ini hanya meng-cover sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan dilakukan Wajib Pajak di tahun 2015. Pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan tersebut dibatasi atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya

Apabila Wajib Pajak belum pernah membayar pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan pengurangan atau penghapusan.

Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pembayaran pajak yang terutang dan pelaporannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajaknya dan membetulkan SPT-nya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan penghapusan.

Apabila ada orang pribadi/badan yang seharusnya sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak akan tetapi belum mendaftarkan diri maka apabila orang pribadi/badan tersebut mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dan kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya di tahun 2015, maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan penghapusan.

 

  1. T : Sanksi administrasi mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan di RPMK ini?

J :  a.   denda karena keterlambatan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP;

  1. bunga karena pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP;
  2. bunga karena pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP;
  3. bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang Undang KUP;
  4. bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP; dan/atau
  5. denda terkait Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

 

  1. T : SPT apa saja yang menjadi ruang lingkup pengajuan permohonan penghapusan sanksi dalam RPMK ini?

J :  SPT Tahunan Pajak Penghasilan badan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi, SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

 

  1. T : Apakah sanksi administrasi yang timbul karena pemeriksaan dapat diberikan fasilitas ini?

J :  Tidak, fasilitas yang diberikan berdasarkan PMK ini hanya atas sanksi administrasi. yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, atau pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya, yang dilakukan di tahun 2015.

Untuk sanksi administrasi yang timbul karena pemeriksaan, misalnya sanksi dalam SKPKB, dapat diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

 

  1. T : Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan?

J :  Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
  2. secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia;
  3. ditandatangani oleh Wajib Pajak (bila orang pibadi), wakil Wajib Pajak (bila badan) dan tidak dapat dikuasakan. Untuk wakil Wajib Pajak lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP;
  4. disampaikan ke KPP dimana WP terdaftar.

Selain itu, permohonan tersebut harus dilampiri dokumen berupa:

  1. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak (bila orang pribadi) atau wakil Wajib Pajak (bila badan) dan tidak dapat dikuasakan yang berisi pernyataan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan;
  2. fotokopi SPT atau SPT pembetulan atau printoutnya bila berbentuk dokumen elektronik;
  3. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
  4. fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan; dan
  5. fotokopi Surat Tagihan Pajak.

 

  1. T : Apakah permohonan dapat diterima oleh KPP apabila permohonan disampaikan oleh bukan Wajib Pajak, meskipun permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak?

J :  Pada prinsipnya, sepanjang ditandatangani oleh Wajib Pajak (bila orang pribadi) dan wakil Wajib Pajak (bila badan) dapat diterima.

 

  1. T : Dokumen apa sajakah yang harus dilampirkan?

J :  Saat mengajukan permohonan harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :

  1. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak (bila orang pribadi) atau wakil Wajib Pajak (bila badan) dan tidak dapat dikuasakan yang berisi pernyataan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan;
  2. fotokopi SPT atau SPT pembetulan atau printoutnya bila berbentuk dokumen elektronik;
  3. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
  4. fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan; dan
  5. fotokopi Surat Tagihan Pajak.

 

  1. T : Kalau SPT dilaporkan dengan e-SPT, apakah semua SPT (induk dan lampirannya) harus di print out atau cukup induknya saja dan bila memiliki kewajiban laporan keuangan diaudit apakah juga harus dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP?

J :  Kalau SPT dilaporkan dengan e-SPT, print out SPT (cukup induknya saja) yang harus dilampirkan sebagai persyaratan permohonan.  Fotokopi Dokumen yang dilampirkan dalam SPT (laporan keuangan), tidak perlu dilampirkan dalam permohonan penghapusan.

 

  1. T : Apakah ada ketentuan lain selain syarat dan dokumen yang harus dilampirkan?

J :  Ketentuan yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan :

  1. Sanksi Administrasi dalam STP belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
  2. Sanksi Administrasi dalam STP sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.

Sanksi administrasi dalam STP yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, atau pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya, yang dilakukan di tahun 2015, tidak perlu dibayar oleh Wajib Pajak. Apabila telah dibayar maka jumlah sanksi administrasi sebesar yang telah dibayar tersebut tidak mendapat penghapusan sanksi.

Namun demikian, Sanksi Administrasi dalam STP yang telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, baik yang dilakukan melalui potongan SPM maupun transfer pembayaran, Sanksi Administrasi dalam STP tersebut dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak.

 

  1. T : Di tahun 2015 Wajib Pajak diterbitkan SKPLB dan sudah memperoleh pengembalian, namun KPP memotongkan dengan semua utang pajaknya termasuk STP atas sanksi akibat melakukan pembetulan dan terlambat menyetor yang terbit di tahun 2015, apakah masih dimungkinkan mengajukan permohonan?

J :  Sepanjang STP tersebut disebabkan karena pembetulan dan keterlambatan penyetoran pajak untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya dimana pembetulan dan penyetoran tersebut dilakukan di tahun 2015, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Ketentuan yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan adalah atas sanksi administrasi dalam STP belum dibayar sebagian atau seluruhnya. Pelunasan STP akibat pemotongan oleh fiskus pada saat menghitung SPMKP menurut PMK ini dianggap belum dibayar sehingga Wajib Pajak masih berhak melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.

 

  1. T : Kalau boleh mengajukan permohonan dan sanksi dihapuskan, melalui mekanisme apa pajak yang sudah dipotong dikembalikan?

J :  Setelah Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi diterbitkan maka Wajib Pajak mendapatkan pengembalian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1a) Undang-undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

 

  1. T : Atas pengembalian yang diperoleh, apakah WP berhak meminta imbalan bunga?

J :  Wajib Pajak tidak mendapat imbalan bunga. Sesuai Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP, imbalan bunga didapat sebagai akibat keberatan, banding dan PK. Selain itu,  sesuai Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP, imbalan bunga diberikan karena terlambat menerbitkan SKPKPP (pencairan kelebihan pembayaran dilakukan lebih dari satu bulan).

 

  1. T : Wajib Pajak diterbitkan STP seperti pada PMK, pada tahun 2015 Wajib Pajak kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 yang kemudian atas permohonan Wajib Pajak dipindahbukukan ke STP tersebut diatas, apakah bisa mendapatkan fasilitas ini?

J :  Pelunasan STP melalui mekanisme pemindahbukuan karena permohonan Wajib Pajak tidak termasuk yang dianggap belum membayar sehingga atas jumlah yang dibayar melalui pemindahbukuan tidak mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi.

 

  1. T : Atas STP yang sama, berapa kali Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi?

J :  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling banyak 2 (dua) kali.

 

  1. T : Berapa kali Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini?

J :  Tidak dibatasi. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas setiap STP yang diterima yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PMK ini.

 

  1. T : Dalam hal apa permohonan Wajib Pajak dikembalikan?

J :  Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) PMK, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PMK dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK, maka permohonan dikembalikan.

 

  1. T : Apakah Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali?

J :  a.   apabila permohonan dikembalikan karena tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (3) PMK dan merupakan permohonan yang pertama, maka Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga masih berhak mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali;

  1. apabila permohonan dikembalikan karena tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (3) PMK dan merupakan permohonan yang ke-dua, maka Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan yang kedua sehingga hanya berhak mengajukan permohonan 1 (satu) kali;
  2. apabila permohonan dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana  Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (4) PMK maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

 

  1. T : Kapan permohonan kedua bisa diajukan permohonan?

J :  Permohonan kedua dapat diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.

 

  1. T : Wajib Pajak mengajukan permohonan, bagaimana dengan proses penagihannya?

J :  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK ini, maka tindakan penagihan pajak atas STP-nya ditangguhkan.

 

 

 

  1. T : Berapa lama jangka waktu DJP harus menerbitkan keputusan atas permohonan Wajib Pajak?

J :  Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu ini terlewati maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

  1. T : Apakah Wajib Pajak masih dapat memperoleh fasilitas dalam PMK ini apabila permohonan disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2015?

J :  Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan berdasarkan PMK ini setelah tanggal      31 Desember 2015.

Permohonan penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan setelah diterbitkan STP oleh Direktorat Jenderal Pajak dan STP tersebut disebabkan karena adanya pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak di tahun 2015. Pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan tersebut dibatasi atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya. Oleh karena itu, yang dibatasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah pembayaran pajak, pelaporan dan/atau pembetulan SPTnya.

 

  1. T : Berapa kali Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT di tahun 2015 atas suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak untuk mendapatkan fasilitas ini?

J :  Sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, ataupun penyampaian surat pemberitahuan hasil Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak maka Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT.

 

  1. T : Sampai berapa tahun ke belakangkah PMK ini berlaku?

J :  Pada hakekatnya tidak dibatasi. Sepanjang pembayaran pajak, pelaporan dan/atau pembetulan SPT dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan pembayaran pajak, pelaporan dan/atau pembetulan SPT tersebut berkaitan dengan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya (untuk SPT Tahunan PPh) dan/atau berkaitan dengan Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya (untuk SPT Masa), maka berlaku ketentuan PMK ini.

 

  1. T : Kapan PMK ini berlaku?

J :  PMK ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Namun demikian Wajib Pajak tidak perlu khawatir terhadap pembayaran pajak, pelaporan dan/atau pembetulan SPT yang dilakukan sebelum PMK ini diundangkan.

Sepanjang pembayaran pajak, pelaporan dan/atau pembetulan SPT yang dilakukan sejak       1 Januari 2015 sampai dengan tanggal diundangkan berkaitan dengan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya (untuk SPT Tahunan PPh) dan/atau berkaitan dengan Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya (untuk SPT Masa), maka Wajib Pajak berhak mendapatkan penghapusan sanksi berdasarkan ketentuan PMK ini.

 

  1. T : Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP sebelum berlakunya PMK ini, dan Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan sanksi, namun Wajib Pajak tidak mau membayar karena adanya PMK ini, apakah Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai dengan PMK ini?

J :  Ya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan berdasarkan PMK ini sebagai permohonan kedua.

 

  1. T : Apa batasan khilaf yang dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi?

J :  Dalam PMK ini, yang termasuk dalam sanksi administrasi yang bisa dihapus karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya terbatas pada yang tercantum dalam Pasal 3 PMK yang didukung dengan pernyataan dari Wajib Pajak. Sanksi administrasi tersebut terbatas atas:

  1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
  2. keterlambatan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
  3. keterlambatan pembayaran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak berdasarkan SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
  4. pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

yang dilakukan pada tahun 2015.

 

  1. T : Dalam hal WP melakukan kesalahan berulang, bagaimana interpretasi khilaf, padahal diketahui bahwa WP sudah pernah diperiksa?

J :  Dalam konstruksi PMK ini, sepanjang sanksi administrasi dikenakan kepada Wajib Pajak karena adanya pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan yang dilakukan di tahun 2015 dan pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan tersebut berkaitan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya maka sanksi administrasi tersebut dihapuskan.

 

  1. T : Apakah Wajib Pajak bisa diperiksa setelah melakukan pembetulan atau penyampaian SPT?

J :  Ya, Wajib Pajak dapat diperiksa sesuai dengan prosedur dan ketentuan pemeriksaan yang berlaku, misalnya Direktorat Jenderal Pajak menemukan data lain yang belum dilaporkan. Oleh karena itu, Wajib Pajak diharapkan melakukan pembayaran, pelaporan, dan/atau pembetulan dengan sebenar-benarnya sehingga tidak perlu khawatir terhadap pembayaran, pelaporan, dan/atau pembetulan yang telah dilakukan.

 

  1. T : Apabila Wajib Pajak hanya melakukan penyampaian/pembetulan atas suatu SPT Tahunan PPh saja dan mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai PMK, apakah ada kemungkinan bahwa Wajib Pajak akan diperiksa untuk kewajiban perpajakan lainnya seperti kewajiban PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 15 Pasal 4 ayat (2) dan PPN dan/atau PPnBM atas Masa Pajak atau Tahun Pajak terkait?

J :  Ya, Wajib Pajak dapat diperiksa sesuai dengan prosedur dan ketentuan pemeriksaan yang berlaku.

Pada dasarnya, apabila Wajib Pajak melakukan penyampaian/pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang ada kaitannya dengan kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh dan/atau PPN, maka Wajib Pajak seharusnya juga melakukan penyampaian/pembetulan SPT Masa (seperti SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN) yang terkait dengan penyampaian/pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut.

 

Tags:

Related to Tanya Jawab mengenai Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PMK 91 tahun 2015

18 comments on “Tanya Jawab mengenai Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PMK 91 tahun 2015

  1. Kami punya sanksi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan ppn di tahun 2010 dan 2011,pembayaran dan pelaporan di lakukan di tahun 2012,dan saat ini telah di keluar kan SK,dan surat tagihan sanksi,apa kah sanksi ketelambatan dan laporan tersebut bisa di hapus kan?

  2. Apakah berlaku juga untuk pajak pbb? Krn th 2015 pbb sy kurang bayar lalu dimlunasi di desember 2015 tpi denda nya tdk hilang?

  3. kalau misalkan perusahaan telat bayar pajak selama tiga bulan lalu pada akhir tahun 2015 belum bisa dilunasi… Apa sanksi di tahun 2016 untuk perusahaan tersebut? Apakah ada pertimbangan untuk sanksi perusahaan tersebut?

  4. waktu PMK 91 tempo lalu saya ada melakukan pembetulan untuk SPT Tahunan dan pembetulan PPn ata penghargaan dan jasa lalu saya menerima surat tagihan pajak apakah saya bisa melakukan permohonan untuk penghapusan sanksi administrasi

  5. pagi pak,apakah penghapusan pajaknya masih berlaku di bln februari tahun 2016 setalah ada surat teguran perintah membayar dri stp yg dikeluarkan kpp?\

  6. Mohon tanya pak, jika saya terlambat membayar pajak final 1% masa januari dan feb 2015 baru saya bayar di bulan oktober 2015 apakah bisa mengajukan pernghapusan sanksi? Terima kasih.

  7. mohon petunjuknya Pak…
    hampir sama kasus di atas pak.. kami ada sanksi keterlambatan pembayaran di bulan Nopember 2011, pembayaran di tahun 2012… Surat Tagihan Pajak telah diterbitkan per tanggal 01 Februari 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2016

    Apakah kami, masih dimungkinkan untuk mengajukan Surat Permohonan Penghapusan…?
    Terima Kasih.

  8. Saya mendapatkan STP untuk bulan januari 2015-september 2015 unt7k badan usaha saya karena saya tidak mengerti dan tidak tahu soal kewajiban lapor.Apakah bisa mendapat keringanan atau penghapusan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>