Sertifikat Elektronik – syarat mutlak agar bisa menggunakan efaktur

sertifikat-elektronikSeperti yang sudah pernah saya singgung pada artikel sebelumnya tentang mengenal efaktur, salah satu syarat utama untuk bisa menggunakan aplikasi efaktur adalah mempunyai sertifikat elektronik.

Tanpa ada sertifikat elektronik maka aplikasi efaktur tidak akan bisa digunakan karena untuk bisa registrasi awal aplikasi efaktur mensyaratkan adanya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini berbentuk sebuah file yang akan diberikan kepada pengusaha kena pajak (pkp) atau bisa di donwload di akun pkp wajib pajak yang bersangkutan.

Untuk membuat sertifikat elektronik, PKP wajib mengajukan surat permohonan ke Kantor pelayanan pajak atau bisa juga melalui halaman website, tetapi agar tidak bingung saya sarankan anda untuk datang saja ke kantor pajak sesuai tempat terdaftarnya.

Syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik

Sesuai dengan PENG – 3/PJ.02/2014 tnggal 19 Desember  2014 tentang syarat dan ketentuan pemberian sertifikat elektronik, syarat untuk mendapatkan sertifikat elketronik adalah sbb :

 

    1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
      • Surat Permintaan Sertifikat Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PENG-3/PJ.02/2014
      • Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dicetak melalui aplikasi e-Nofa setelah dilakukan perekaman surat Permintaan Sertifikat Elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II PENG-3/PJ.02/2014.
    2. Pengurus adalah: (angka 5 huruf b PENG-3/PJ.02/2014)
      1. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; dan
      2. namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
        • Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebut, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:
          1. surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan
          2. akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.
    3. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
    4. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
    5. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
    6. Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).
  • Dalam hal PKP adalah PKP cabang atau PKP yang berbentuk kerja sama operasi, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, maka: (angka 6 PENG-3/PJ.02/2014)
    1. Untuk PKP cabang:
      1. Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
      2. Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
      3. SPT Tahunan PPh Badan ini harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
      4. Pengurus pusat tersrbut harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan.
    2. Untuk PKP berbentuk kerjasama operasi: (angka 6 PENG-3/PJ.02/2014)
      1. Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy akta kerja sama operasi tersebut.
      2. Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh pemilik bentuk kerja sama operasi tersebut tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
      3. SPT Tahunan PPh tersebut harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

 

Yuk segera ajukan sertifikat elektronik agar nanti mulai 1 juli 2015 sudah bisa menggunakan aplikasi e faktur ini.

Tags:

Related to Sertifikat Elektronik – syarat mutlak agar bisa menggunakan efaktur

6 comments on “Sertifikat Elektronik – syarat mutlak agar bisa menggunakan efaktur

    • kl belum melaporkan spt tahunan berarti belum bisa minta sertifikat elektronik..sehingga belum bisa menggunakna aplikasi efaktur

  1. Saya sudah mempunyai no seri faktur Pajak dari KPP & BISA login ke e-faktur, ingin mencetak faktur untuk invoice tetapi belum melakukan SPT tahunan, apakah bisa mendapatkan sertifikat secara online di e-faktur ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>